mitigasi bencana

A.    Pengertian Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Disini juga terdapat beberapa pengertian Mitigasi bencana menurut beberapa ahli yaitu :

a)      Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangai dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan mobilisasi (Depdagri, 2003).

b)      Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat (DKP, 2004).

c)      Mitigasi (penjinakan): upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia  bagi bangsa atau masyarakat (Carter, 1992).

Jadi kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

B.     Upaya Penanggulangan Bencana

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi :

1.      Kesiapsiagaan => keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana.

2.      Penanggulangan => upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusuhan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.

Gambar: 2.2 Siklus penanggulangan bencana

a.       Siklus Tangap Darurat (Respons).

      Pada siklus tanggap darurat (respons) bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tahapan pelaksanaan pada fase tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana.

b.      Siklus Recovery.

Pada siklus Recovery kegiatan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rahabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Lembaga yang terlibat adalah pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah melalui BPBA/ BPBD tetap  melakukan fungsinya sebagai mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

↔ Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

↔ Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

c.       Siklus Pencegahan dan Mitigasi

Pencegahan dan Mitigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Sementara Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan yang dilakukan pada fase ini ada dua yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

d.      Siklus Preparedness (Kesiapsiagaan).

Pada siklus Preparedness (kesiapsiagaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud meliputi: kesiapsiagaan; peringatan dini; Kesiapsiagaan, penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokasi evakuasi penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. Peringatan dini dilakukan dengan cara: mengamati gejala bencana; menganalisa data hasil pengamatan; mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; menyebarluaskan hasil keputusan; dan mengambil tindakan oleh masyarakat.

Prinsip dasar upaya penanggulangan bencana dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik daripada kuratif (pengobatan atau penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Disini terdapat table koordinasi mitigasi bencana menutut Permendagri no 33 tahun 2006

TABEL KOORDINASI MITIGASI BENCANA

No	LANGKAH PENANGANAN	INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	RUJUKAN
1	Pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana.	Dep. PU, BMG, Kementrian Ristek, Dep. ESDM, Pemda Prov, Kab/Kota	Peta Rawan Tanah Longsor, Peta Risiko Bencana.
2	Menyarankan relokasi	Dep. PU, Pemda Prov, Kab/Kota	Review master Plan, UU
3	Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk meng-hindari bahaya liquefation	Departemen Pehubungan (Telkom), Departemen ESDM,(PLN, Pertamina), Departemen Pekerjaan Umum (PAM), LIN.	Rencana dan kesiapan fasilitasi yang aman terhadap tanah longsor.
4	Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan yang tidak seragam (differential settlement)	Dep. Hub (Telkom), Departemen Energi dan SDM (PLN, Pertamina), Dep. PU (PAM), LIN.	Rencana Induk Pengelolaan Sumber daya air
5	Menyarankan pembangunan utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksible	Dep. Hub (Telkom), Departemen ESDM (PLN, Pertamina), Dep. PU (PAM), LIN.	Rencana dan kesiapan fasilitasi yang aman terhadap tanah longsor.
6	Mengurangi tingkat keterjalan lereng	Kementerian Ristek, BPPT, LIPI, Departemen ESDM.	Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tanah longsor.
7	Meningkatkan/memperba iki drainase baik air permukaan maupun air tanah	Dep. PU, Ristek, Pemda Prov, Kab/Kota	Kesadaranmasyarakat akan kemungkinan bencana tanah longsor dan cara penanganannya.
8	Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling	Dep. PU, Ristek	Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor
9	Pembuatan terasering	Dep. PU, Pemda Prov, Kab/Kota	Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor
10	Penghijauan dengan tanaman yang sistem pengakarannya terdapat di dalam	Deptan dan Dephut, Pemda Prov, Kab/Kota	Kesadaranmasyarakat akan kemungkinan bencana tanah longsor dan cara penanganannya
11	Pembuatan saluran khusus untuk aliran butir	Dep. PU, Pemda Prov, Kab/Kota	Daftar/peta Geomedik
12	Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit.	Dep PU, Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen ESDM, Pemda Prov, Kab/Kota	Teknologi terapan yang tepat dan berhasil guna untuk mencegah, mengurangi dampak bencana tanah longsor.
13	Pengenalan daerah yang rawan Iongsor.	Dep PU, Kementerian Ristek, BPPT, LAPAN, LIPI, BMG, Departemen ESDM	Rencana kedaruratan dalam menghadapi tanah longsor